Kementerian Keuangan Bakal Hapus Pajak Sewa Pesawat

0
154
Kementerian Keuangan Bakal Hapus Pajak Sewa Pesawat
Kementerian Keuangan Bakal Hapus Pajak Sewa Pesawat

BERITATIMESKementerian Keuangan Bakal Hapus Pajak Sewa Pesawat – Kementerian Keuangan akan membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas jasa sewa pesawat dari luar negeri. Hal ini akan diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN.

DBET369

“Dalam revisi tersebut diberikan pembebasan PPN atas jasa sewa pesawat yang berasal dari luar negeri. Jadi kita harap ini tahap akhir penetapannya. Itu kalau sudah ditetapkan kurangi struktur biaya airlines” Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Revisi PP 69 tahun 2015 ini dilakukan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada praktek internasional, yakni jasa sewa pesawat memang dari luar negeri memang tidak dikenakan PPN di negara manapun.

BACA JUGA : Wanita dan Anak -Anak Jadi Korban Pabrik Korek Gas

“Itu enggak dikenakan. Jadi kalau kita kenakan, maskapai kita enggak kompetitif. Ini kebetulan timingnya pas dengan harga tiket mahal. Tapi revisi itu dilakukan memang lagi kejar daya saing kita,” jelas Suahasil.

Insentif fiskal ini diberikan bagi maskapai penerbangan supaya bisa melakukan efisiensi lebih dalam. Hal ini pun sebenarnya telah diatur dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2016.

Aturan tersebut terkait dengan pembebasan PPN bea masuk barang dan berbagai bahan yang ditujukan guna perbaikan pesawat terbang yang berasal dari impor. Dengan begitu, pemerintah sebetulnya telah mendukung proses efisensi maskapai penerbangan sejak lama.

“Jadi sebetulnya sektor airline telah ada insentif pajak yang diberikan sebelumnya,” tandas Suahasil..

KOIDOMINO

Pemerintah Jokowi-JK berkomitmen mendorong penurunan harga tiket pesawat yang tercatat mahal sejak awal tahun 2019. Setelah menurunkan tarif batas atas (TBA), kini pemerintah meminta maskapai penerbangan biaya murah atau LCC untuk menyediakan jadwal penerbangan murah.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, seluruh pemangku kepentingan baik pihak pengelola bandara hingga PT Pertamina Persero sepakat untuk secara bersama-sama menurunkan tarif jasa. Sebab, jasa layanan diberikan kedua belah pihak dinilai menambah biaya beban maskapai.

“Seluruh pihak tadi komitmen untuk sama-sama menurunkan biaya. Ini sharing pain (berbagi beban), bersama-sama sehingga tidak kemudian satu pihak saja (maskapai) yang pikul ini, karena sudah tidak bisa,” kata Darmin di kantornya, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

MELATIPOKER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here