Pembaruan Pejabat Eselon di DKI

0
61
Pembaruan Pejabat Eselon di DKI

BERITATIMES – Pembaruan Pejabat Eselon di DKI, Sebanyak 1125 pejabat eselon IV, III, II pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh mutasi. Ini bukan angka yang sangat kecil. Ini mungkin pertama kali dalam sejarah Pemprov DKI dan provinsi yang lainnya. Setidaknya sejak era Gubernur (Djarot), (Basuki Tjahaja Purnama), (Joko Widodo) mutasi pejabat tidak pernah membunyikan angka hingga seribuan dan baru kali mencapai ribuan.

Betapa superkilat langkah seleksi mutasi atas 1125 pejabat. Berapa sih jumlah ASN yang bekerja pada Badan Kepegawaian Daerah Pemprov DKI yang mencermati setelitinya berkas 1125 pejabat yang masuk agenda mutasi? Seberapa objektif sih mengidentifikasi pelanggaran disiplin para ASN, sehingga mereka yang sesungguhnya benar bersalah konsekuensinya mendapat hukuman, seperti demosi atau turun jabatan, atau bagi yang tidak melanggar harus dimutasi pada jabatan selevel demi alasan penyegaran dan peningkatan kinerja?

Saat Januari pejabat sedang disibukkan dengan menjalankan administrasi dan manajemen anggaran baru melalui APBD dan APBN tahun 2019, palu mutasi diketok. Sebagian besar harus meninggalkan urusan program anggaran tahun 2019. Konsekuensi dalam pelaksanaan anggaran 2019 yakin akan ditemukan Pemprov DKI, temuan mana sebagai dampak mutasi pejabat. Eksesnya, pelambatan eksekusi program, proyek, dan kegiatan. Atau terburu-buru bertindak, dengan dampak kualitas menurun. Lebih mengkhawatirkan: kebocoran dana APBD dan APBN. Berkemungkinan korupsi anggaran makin terbuka lebar-lebar.

KOIDOMINO

Mempertanyakan momentum pun hal layak dan logis. Negara sedang menuju pesta demokrasi nasional, yaitu pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Pemprov DKI berperan besar dalam pesta demokrasi terbesar setiap lima tahun tersebut. Jakarta adalah pusat Indonesia. Pejabat yang berpengalaman menjabat, untuk apa dimutasi dalam kurun waktu kurang dari 50 hari kerja menjelang semua mata di republik ini tengah meneropong situasi dan kondisi nasional dalam aras politik yang berjalan amat dinamis di Jakarta, ibu kota RI? Hanya Gubernur Anies yang sanggup berbuat mutasi besar, sekali pun hampir tiga bulan belum memiliki wakil.

Pemprov DKI punya rakyat sekitar 10 jutaan penduduk. Katakanlah sekitar 7, 4 jutaan warga DKI adalah pemilih seperti data KPU saat ini. Administrasi menyangkut pemilih sejumlah tersebut tengah dikerjakan, bahkan “diplototin” para camat dan kepala kelurahan. Karena itu tugas penting lima tahun sekali. Mereka harus disiplin melakukannya. Apalagi mereka sangat mengetahui persis persoalan terkait Pilpres dan Pileg 2019. Seandainya ada permasalahan terkait pilpres dan pileg, maka mereka sudah tahu bagaimana melangkah, bagaimana solusi. Tidak demikian dengan camat dan lurah baru. Mereka masih kikuk, kaku, bertanya pada staf, atau mungkin mengadakan rapat berulang kali dengan staf. Saat harus bekerja cepat karena terdesak waktu makin dekat, SDM yang siap kerja jangan digeser-geser dulu.

Mereka para camat dan lurah adalah ibarat “kamus” berjalan yang sudah “ngelotok” tentang pilpres dan pileg pada wilayah masing-masing. Sebetulnya ini modal buat Pemprov DKI. Mengapa Gubernur Anies tiba-tiba dengan secepat kilat bagaikan pesawat ulang-alik ke luar angkasa menggeser mereka? Seharusnya mengumpulkan banyak informasi yang lebih baik, jangan terburu-buru melakukan mutasi.

MELATIPOKER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here